Penyingkapan Pelanggaran Hak-Hak Komunitas Syiah di Bahrain
Al-Alam melaporkan, dalam sebuah surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia, organisasi hukum orang Amerika untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Bahrain (ADHRB) menarik perhatian dewan tersebut terhadap pelanggaran berulang pemerintah Bahrain terhadap hak-hak Syiah Bahrain, pencegahan mempraktikkan ritus-ritus keagamaan, menangkap para ulama, menghancurkan masjid dan mencegah penyelenggaraan acara duka Imam Husein (as) di bulan Muharram.
“Menurut pernyataan Wina dan hukum hak asasi manusia, semua orang harus bisa menjalankan syiar-syiar agama mereka dengan bebas. Tetapi pemerintah Bahrain menargetkan Syiah, yang merupakan 70 persen dari populasi Bahrain, untuk tindakan diskriminatif," kata surat itu.
Sejatinya, pemerintah Bahrain telah mencegah mayoritas penduduk negara itu untuk mempraktikkan ritus dan acara keagamaannya, menghancurkan masjid dan menangkap para ulama Syiah, serta menghalangi praktik ritual keagamaan, dimana tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi dari pelanggaran kebebasan ekspresi beragama.
Perlu dicatat bahwa Kementerian Dalam Negeri Bahrain, atas perintah langsung Menteri, menangkap sejumlah ulama dan warga Syiah pada bulan Muharram tahun ini karena mempraktikkan acara-acara keagamaan dan berkabung.
Selain itu, selama bulan Juli dan Agustus, pemerintah memberlakukan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan acara duka Asyura dengan dalih wabah corona, seperti pelarangan pembacaan Alquran dan berpidato pada acara duka komunitas Syiah dan Husainiyah. Dengan demikian, Covid-19 menjadi alasan bagi rezim Bahrain untuk memberlakukan lebih banyak pembatasan agama dan budaya pada komunitas Syiah. (hry)
